Posted by: sutan r.h. manurung | April 5, 2011

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.5/2001 TENTANG INTENSIFIKASI BEA METERAI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
5 Juni 2001

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 13/PJ.5/2001

TENTANG

INTENSIFIKASI BEA METERAI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1.    Berdasarkan pengamatan, dokumen yang seharusnya dikenakan Bea Meterai dan perlu lebih
diintensifkan adalah sebagai berikut:
1.1.    Dokumen berbentuk surat yang menyebutkan penerimaan uang seperti kuitansi yang
diterbitkan oleh :
–    Perusahaan Air Minum.
–    Perusahaan Telekomunikasi. – Hotel dan Restauran.
–    Pasar Swalayan.
Departemen Store.
–    dan lain-lain.

1.2.    Dokumen berbentuk surat yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank seperti rekening
koran bulanan khusus giro yang telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-29/PJ.5/2000 tanggal 20 Oktober 2000 tentang dokumen perbankan yang
dikenakan Bea Meterai.

1.3.    Dokumen berbentuk surat yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau
sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan seperti Billing Statement dari kartu kredit.

2.    Dalam rangka meningkatkan penerimaan Bea Meterai, diminta kepada Saudara untuk melakukan
intensifikasi atas obyek Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada butir 1 dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
2.1.    Menghimbau kepada penerbit dokumen untuk segera mengenakan Bea Meterai atas dokumen
yang diterbitkan.
2.2.    Memberitahukan kepada penerbit dokumen bahwa pemenuhan kewajiban Bea Meterai atas
dokumen yang diterbitkan dapat dilakukan dengan cara pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas
dengan sistem komputerisasi.
2.3.    Bilamana dalam pemeriksaan pajak ditemukan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau
kurang dilunasi sebagaimana mestinya, maka atas dokumen tersebut wajib dikenakan Bea
Meterai dengan ditambah denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau
kurang dibayar dengan cara pemeteraian kemudian.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

HADI POERNOMO


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: