Posted by: sutan r.h. manurung | April 5, 2011

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133a/KMK.04/2000 TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133a/KMK.04/2000

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    :

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai,
dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan tentang Pengadaan, Pangelolaan, dan Penjualan
Benda Meterai dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat    :

1.    Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya
Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3950);

MEMUTUSKAN    :

Menetapkan    :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN
PENJUALAN BENDA METERAI.

Pasal 1

(1)    Pencetakan dalam rangka pengadaan Benda Meterai dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum)
Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

(2)    Hasil pencetakan Benda Meterai dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(3)    Tata cara dan persyaratan pencetakan Benda Meterai diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal
Pajak.

Pasal 2

(1)    Pengelolaan dan penjualan Benda meterai dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia dan/atau badan
usaha lain yang ditunjuk.

(2)    Hasil penjualan dan persediaan Benda Meterai dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(3)    Besarnya provisi penjualan Benda Meterai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182/KMK.04/1995 tanggal
1 Mei 1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif
Bea Meterai dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 2000

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan menempatkannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2000
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUDIBYO


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: