Posted by: sutan r.h. manurung | March 22, 2011

Catatan Kecil PPh Pasal 22 / 23

BUMN dan BUMD sudah bukan termasuk pemungut lagi.

Nilai Impor = CIF + Bea Masuk + Bea-bea Lainnya , menggunakan Kurs Menteri Keuangan

Penyerahan Bahan Bakar dari produsen, terhutang PPh Pasal 22, sebesar 1,5 persen, tidak termasuk nilai PPN di dalamnya.

KPKN telah berubah nama menjadi KPPN

Perusahaan Konstruksi & Pelayaran dalam negeri dikenakan PPh Final.

Per 1 April 2009, melalui PMK 244/PMK.03/2008, berlaku perubahan-perubahan tarif.

Dividen sangat spesifik diatur di UU PPh.

PPN mengenal Negative List

Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 antar Badan : Pihak yang dipotong hanya diberikan Bukti Potong saja. Ini menjadi kredit pajak. Pada saat pemeriksaan, kredit pajak ini dilakukan Konfirmasi Ke Bank atau Pihak Pemotong (sudah ada mekanisme di DJP untuk monitoring hal ini / MP3).

Pada saat pemotongan PPh 23 telah dilakukan, maka kewajiban sudah berpindah ke Pihak Pemotong PPh 23. Apabila pihak pemotong tidak melakukan penyetoran, maka sesuai UU KUP Pasal 13 dan Pasal 19, dikenakan saknksi denda sebesar : jumlah yang telah dipotong + sanksi denda sebesar 100 %.

Pasal 13 UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP :

Pasal 13

(1)       Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
a.       apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar;
b.           apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
c.           apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak
seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai
tarif 0% (nol persen);
d.           apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak
dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
e.           apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4a).
(2)         Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar.
(3)         Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar
a.           50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar
dalam satu Tahun Pajak;
b.           100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong,
tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut
tetapi tidak atau kurang disetor; atau
c.           100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.
(4)        Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat
Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan apabila dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.
(5)         Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau
kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
(6)          Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

 

dan Pasal 19 :

Pasal 19

(1)           Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding
atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus
dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah
pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo
sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: