Posted by: sutan r.h. manurung | November 7, 2012

Tanya Jawab ke BKPM (untuk Calon Investor di Indonesia)

T : Apakah BKPM memiliki unit khusus sebagai sarana konsultasi ?
J : Konsultasi dapat dilakukan baik datang langsung ke kantor BKPM di bagian front office maupun melalui telepon di bagian Investor Relation Unit nomor : 021-52921334 atau email info@bkpm.go.id .
T : Selain BKPM, institusi mana lagi yang harus ditemui untuk pengurusan perizinan penanaman modal ?
J :
  1. Kantor Notaris untuk pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha sekaligus berperan dalam pengurusan pengesahan Badan Hukum di kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  2. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk penerbitan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS), dan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
  3. Kantor Pajak setempat untuk penerbitan NPWP
  4. Pemerintah Daerah setempat untuk penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili, Izin lokasi, dan perijinan daerah lainnya.
T : Selain peraturan mengenai penanaman modal, peraturan apa saja yang harus dipahami oleh calon investor ?
J : Calon investor perlu memahami peraturan yang diterbitkan oleh instansi sektor sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalani, serta peraturan daerah yang berlaku yang terkait dengan penanaman modal. Misalnya calon investor di bidang Hortikultura perlu memahami UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, dan calon investor di bidang perhotelan perlu memahami peraturan daerah di lokasi investasinya.
T : Fasilitas apa saja yang bisa diterima oleh investor ?
J : Terdapat 2 (dua) macam fasiitas yang dapat diberikan, yaitu fasilitas fiskal dan fasilitas non fiskal.

  • Fasilitas fiskal yang dapat diberikan antara lain fasilitas pembebasan bea masuk barang modal dan/atau bahan baku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan pmk No 176 tahun 2009 jo 76 tahun 2012, dan Fasilitas Tax Holiday sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 130 tahun 2011, atau Fasilitas Tax Allowance sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2007 jo 62 tahun 2008 jo 52 tahun 2011. Selain itu dapat pula diberikan fasilitas fiskal oleh pemerintah daerah setempat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
  • Fasilitas non fiskal yang diberikan adalah fasilitas imigrasi, fasiitas ketenagakerjaan, dan Angka Pengenal Importir
T :  Berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan izin di BKPM ?
J : Untuk pengurusan izin di BKPM tidak dipungut biaya
T : Formulir apa saja yang harus diisi saat mengajukan permohonan aplikasi ke BKPM ? dan berapa lama prosesnya ?
J : Formulir yang harus diisi disesuaikan dengan tahapan investasinya.

  • Tahap pendaftaran menggunakan formulir I, proses 1 hari kerja.
  • Tahap ijin prinsip, apabila perusahaan memerlukan fasilitas penanaman modal, menggunakan formulir III, proses 3 hari kerja.
  • Tahap ijin usaha, apabila perusahaan telah siap untuk produksi komersil, menggunakan formulir XIII bagi perusahaan di luar kawasan industri atau XIV bagi perusahaan di dalam kawasan industri, proses 7 hari kerja
  • Tahapan lain dapat dilihat pada Peraturan Kepala BKPM No 12 Tahun 2009
T :  Kemana investor harus mengajukan permohonan perijinan ?
J : Untuk perusahaan PMA diajukan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM, bagian front office, hari kerja senin – jum’at pukul 09.00 – 15.00; Untuk perusahaan PMDN diajukan ke PTSP PDPPM/PDKPM sesuai dengan kewenangannya.
T : Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa kegiatan Investasi yang akan dilakukan calon investor sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
J : Untuk mengetahui bidang usaha yang diperbolehkan baik untuk PMA maupun PMDN dapat dilihat pada lampiran Peraturan Presiden No 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di bIdang Penanaman Modal.
T : Berapakah Modal minimum investasi untuk PMA ?
J : Sesuai dangan UU no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha yang dilakukan oleh pihak Asing dikategorikan sebagai usaha besar, dengan demikian nilai rencana maupun realisasi investasi suatu PMA di semua sektor minimal diatas Rp. 10.000.000.000,-
T : Bagaimanakah batasan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ?
J :  Sesuai dangan UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setiap ada unsur modal asing (berapapun nilainya) dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut dikategorikan sebagai PMA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: